Mamuju - Senin 01 April 2024, Biro Pemkesra Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertempat di Lantai 4 Hotel Aflah. Rapat ini membahas identifikasi progres unit kerja perangkat Gubernur serta capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat tinggi dari berbagai instansi terkait, termasuk lembaga di tingkat Provinsi dan Pusat.

Dalam rapat tersebut, dipaparkan berbagai hasil evaluasi dan analisis terkait progres unit kerja perangkat Gubernur, termasuk capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Diskusi juga dilakukan untuk membahas tantangan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Langkah-langkah tersebut mencakup pembenahan sistem dan prosedur, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta penguatan sinergi dengan berbagai pihak terkait baik di tingkat provinsi maupun pusat.

Harapan saya melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah pusat di Provinsi Tahun Anggaran 2024 kita secara bersama-sama dapat mewujudkan koordinasi yang handal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas aparatur negara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah membenahi segala kekurangan dan mampu memberikan iklim good governace sehingga dalam praktek pelaksanaannya nanti, unit kerja perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maupun perangkat daerah dapat saling bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua-duanya, Ujar Jaun dalam sambutannya selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Prov. Sulbar.

Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Biro Pemkesra Provinsi Sulawesi Barat untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, guna memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.