Mamuju -- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Barat menggelar Rapat  terkait  Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bertempat di Ruang Rapat Biro PemKesra, Jumat 2 Februari 2024.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Arianto Kepala Biro Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulawesi barat serta jajarannya, dan turut hadir Kepala Bidang anggaran BPKPD, Kesbangpol, Biro Hukum yang diwakili oleh kepala penyusunan perundang-undangan kabupaten/kota, Biro Ekbang yg diwakili oleh Pejabat Fungsional serta Biro Ortala yg diwakili oleh Pejabat Fungsional.

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau yang biasa disingkat GWPP memegang kunci efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Seperti yang ada di Undang2 No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk bertindak atas nama pemerintah pusat. GWPP juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Laporan pun perlu dievaluasi oleh menteri terkait.

Dalam rapat ini, Arianto menyampaikan untuk segera mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan binwas GWPP pada masing2 unit kerja. "untuk segera membentuk TIM pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melakukan langkah-langkah percepatan proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan juknis yang ada, ujarnya.