Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri pada Tanggal 31 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) yang kemudian dievaluasi secara elektronik oleh Tim EKPPD Nasional.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, kemudian disederhanakan menjadi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sebagaimanan diatur dalam pasal dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yang lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi  Sulawesi Barat memuat capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja  urusan wajib pelayanan dasar, Capaian Kinerja  urusan wajib non pelayanan dasar, Capaian Kinerja urusan pilihan serta Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan serta capaian kinerja standar pelayanan minimal selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 kepada masyarakat dengan harapan agar mendapatkan masukan dan tanggapan serta saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat di tahun tahun mendatang.

Untuk itu Ringkasan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat di download pada link berikut https://bit.ly/ringkasanLPPD