Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat dalam rangka membahas percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulbar pada tahun 2024. Rapat berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Rabu, 12 Juni 2024.

Rapat tersebut dipimpin Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan dihadiri berbagai perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar, salah satunya Biro Pemkesra dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan, Muhammad Iksan Mustari mewakili Kepala Biro Pemkesra Sulbar, Arianto. 

Dalam rapat, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin memberikan arahan terkait masalah penanganan stunting. Ia menekankan pentingnya intervensi terhadap anak-anak usia 0-23 bulan atau yang dikenal dengan baduta, terutama pada fase 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Menurut Pj. Gubernur Bahtiar, fase ini merupakan periode kritis yang menentukan masa depan anak, sehingga intervensi harus dilakukan secara optimal untuk mencegah stunting.

Selain itu, Bahtiar juga menyoroti pentingnya penanganan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Ia menginstruksikan agar upaya penanganan difokuskan pada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 berdasarkan data P3KE Kemenko PMK. 

“Dengan sasaran yang tepat, diharapkan program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bahtiar.

Usai rapat, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari, memberikan pernyataan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk bekerjasama dalam upaya percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Iksan Mustari juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

“Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem bukanlah tugas yang mudah, namun dengan kerja sama yang baik, target penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulbar pada tahun 2024 Insya Allah dapat tercapai,” ucapnya.

Dia menambahkan, dengan rapat tersebut diharapkan ada langkah-langkah konkret yang segera diambil oleh setiap perangkat daerah.