Mamuju - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penanganan Stunting di Sulawesi Barat. Rapat koordinasi di laksanakan di Hotel Grand Putra Mamuju pada Selasa, 21 November 2023.

Rapat Koordinasi dibuka oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,  Drs. Moh. Saleh Rachim, M.Si. Rapat ini menghadirkan Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Kanwil BKKBN Provinsi Sulawesi  Barat.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan di Sekretariat Daerah. Rapat koordinas ini menghadirkan Dinas Kesehatan Kabupaten Se-Sulawesi Barat; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kabupaten; Bidang/Bagian Kesra Kabupaten dan Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat.

Pembahasan Rapat Koordinasi ini, untuk ­meng-update data terbaru terkait stunting dan membicarakan peta strategis penanganan stunting. Sejumlah masalah diketengahkan sebagai faktor penyebab stunting termasuk skor pola pangan yang rendah; capaian atas target pengukuran balita hingga penguatan peran posyandu. Selain itu dibahas pula perlunya penguatan kebijakan dengan menghadirkan peraturan daerah terkait stunting.

Selain itu, kolaborasi juga menjadi hal yang harus dikuatkan. Kehadiran Program Prioritas 4+1 yang dicanangkan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh menjadi salah satu ruang kolaborasi yang perlu diperkuat dan ditingkatkan kolaborasinya dengan Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten.