Mamuju, 17 September 2025 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretariat Daerah menghadiri Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas asesmen perkembangan inflasi bulan Agustus 2025 yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
\r\n
\r\nRapat teknis ini dihadiri oleh Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bapperida, serta perangkat daerah terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, serta dinas lainnya. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya pengendalian inflasi, antara lain peningkatan penyelenggaraan pasar murah, percepatan penambahan jumlah pengecer SPHP, penguatan sektor hulu pertanian hortikultura, dan monitoring mingguan distribusi pangan pokok.
\r\n
\r\nPlt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial.
\r\n
\r\n“Inflasi hanya dapat dikendalikan dengan kerja sama yang kuat lintas sektor. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Dengan langkah bersama, kita optimistis harga di Sulawesi Barat dapat tetap stabil,” ujarnya.
\r\n
\r\nMelalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.